Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil langkah tegas dengan mencoret ratusan ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga terlibat permainan judi online (judol).

Menteri Sosial (Mensos) Drs. H. Saifullah Yusuf menyebutkan, berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat lebih dari 600 ribu penerima bansos yang terindikasi bermain judi online.

“Data ini kami peroleh langsung dari PPATK setelah dilakukan konfirmasi terhadap rekening-rekening penerima bansos. Dari lebih 9 juta data pemain judi online, 600 ribu di antaranya ternyata terdaftar sebagai penerima bansos,” ungkap Mensos, dikutip dari RRI, Sabtu (9/8/2025).

Selain itu, Kemensos juga tengah menelusuri sekitar 375 ribu nama tambahan dalam daftar yang sama. Proses verifikasi meliputi pemeriksaan latar belakang ekonomi hingga profesi penerima. Hasil sementara menunjukkan adanya penerima yang tercatat sebagai dokter, pegawai BUMN, bahkan anggota legislatif daerah.

“Banyak penerima yang saat membuka rekening mengaku sebagai dokter atau pegawai BUMN. Jika hasil verifikasi menunjukkan tidak sesuai kriteria, maka nama-nama tersebut akan kami coret dari daftar penerima bansos,” jelasnya.

Perbaikan Data Bansos Nasional

Mensos menegaskan bahwa persoalan bansos tidak tepat sasaran memang kerap menjadi sorotan. Sebagai langkah korektif, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Perbaikan Data Penerima Bantuan Sosial. Dalam Inpres tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) ditunjuk sebagai koordinator pemutakhiran data nasional.

Melalui instruksi ini, Kemensos bersama PPATK, pemerintah daerah, dan bank penyalur melakukan konsolidasi data secara menyeluruh. Salah satunya dengan memeriksa profil rekening penerima, termasuk saldo tabungan mereka.

“Contohnya, laporan adanya 35 anggota DPRD di Purwakarta yang menerima subsidi upah baru terdeteksi karena konsolidasi data dengan PPATK baru dimulai sejak Februari 2025,” terang Mensos.

Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi

Lebih jauh, Kemensos juga membuka ruang partisipasi publik. Masyarakat yang ingin menyanggah, melaporkan, atau mengusulkan perubahan data penerima bansos bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos.

“Kami harap setiap laporan dilengkapi dengan data dan bukti yang jelas agar bisa langsung ditindaklanjuti. Jangan hanya menyampaikan keberatan lewat media sosial, tapi gunakan saluran resmi,” tegasnya.

Ia menutup dengan ajakan agar masyarakat, termasuk media massa, ikut serta mengawasi jalannya program bansos. “Mari kita pastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh 20 juta penerima manfaat yang memang berhak,” pungkasnya.